Kampanye Ahok Dibatasi, Wakapolda : Ada Perbuatan Melawan Hukum

0
252

Pasangan nomor urut 2 calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, ditolak warga saat berkampanye di sejumlah wilayah ibu kota.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana, mengatakan setiap orang mempunyai hak melaksanakan demokrasi, termasuk pasangan calon untuk melaksanakan kegiatan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan KPU dan diawasi Bawaslu.

“Berkampanye merupakan hak masing-masing pasangan calon. Sehingga tidak boleh ada yang boleh membatasi orang berkampanye. Jadi kalau sudah masyarakat membatasi hak kampanye seseorang itu melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Brigjen Suntana, kepada wartawan ditemui di Mapolda Metro Jaya.

Atas dasar itu, kata dia, semua pasangan calon dalam melakukan kampanye harus diberi ruang dan diberi kemanan saat menyampaikan visi dan misi.

Secara aturan tak boleh ditolak karena itu hak demokrasi.

“Polisi menjaga dan mencegah agar hal-hal itu tak terjadi. Mengingatkan masyarakat, supaya siapapun pasangan calon menuju suatu tempat harus diberikan keamanan dan kenyamanan dan dia menyamapaikan visi dan misi ke masyarakat langsung. Pada saat dia ingin apa ingin apa ngomong langsung, dan itu tak boleh dihalang, dihambat,” ujarnya.

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kerap ditolak warga saat blusukan atau kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta yang berlangsung 15 Februari 2017.

Ada saja warga yang berteriak dan membentangkan spanduk yang menunjukan penolakan kedatangan Ahok saat blusukan.

Kamis, kemarin, Ahok ada sekitar dua puluhan warga yang menolak saat hendak blusukan ke Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Berkaca dari blusukan ke beberapa tempat, ucap Ahok, penolakan bukan warga asli setempat.

Sebab, saat blusukan ada seorang warga yang memarahi demonstran.

Berikan Komentarmu