Politikus NasDem Tak Setuju Dengan Pengembalian Kursi Ketua DPR Kepada Setnov

0
211

Wacana pergantian jabatan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) ke tangan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menuai reaksi politisi partai lain. Politisi NasDem Taufiqulhadi mengaku tidak setuju dengan pengembalian kursi Ketua DPR kepada Setnov. Taufiq menilai kepemimpinan Akom sudah cukup baik.

“Menurut saya, apa yang sedang memimpin sekarang ini sudah baik, misalnya sekarang kepemimpinan Pak Ade, jadi kita tidak perlu lagi kita meributkan, merecoki persoalan-persoalan tersebut,” kata Taufiq.

Taufiq menyebut wacana ini tidak hanya menyangkut internal fraksi Partai Golkar melainkan tiap fraksi parpol lain di DPR. Sehingga pergantian tersebut tentu akan menimbulkan dampak menyeluruh bagi lembaga parlemen.

“Walaupun itu persoalan dalam tubuh sebuah fraksi. Tapi itu adalah menyangkut hajat semua anggota DPR. Karena itu walaupun itu bagian dari tubuh Fraksi Golkar namun itu tetap menjadi perhatian semua fraksi yang lain. Dampaknya juga terhadap sebuah lembaga yaitu DPR,” jelasnya.

“Jadi kalau misalnya pimpinannya keluar masuk nanti dampaknya tidak baik juga di mata masyarakat. Ya seperti ini saja sudah cukup,” tambah dia.

Anggota Komisi III ini menduga wacana ini akan mendapat penolakan bagi masyarakat. Pergantian ini, lanjutnya, akan membuat citra buruk DPR di mata masyarakat.

“Pasti. Masyarakat masih mengingat hal tersebut, karena itu kita enggak perlu lah membangkitkan kembali sesuatu yang masyarakat sudah bisa terima,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketum Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Setya Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

“Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja,” kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11). Yorrys berujar, usulan pergantian ini bukan karena Novanto memiliki masalah dengan Ade. Akan tetapi, usulan ini berkaitan dengan wibawa dan etika partai.

Berikan Komentarmu