Golkar Janji Tetap Akan Jaga Martabat Akom Meski Dicopot Dari Ketua DPR

0
206

Partai Golkar sudah bulat memperjuangkan Setya Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Pergantian ini bertujuan merehabilitasi nama baik Novanto dari skandal ‘Papa Minta Saham’ yang membuatnya mundur dari jabatan Ketua DPR.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan rencana ini bukan untuk mengorbankan karier Akom sebagai orang nomor satu di parlemen. DPP Partai Golkar berjanji akan menjaga harkat dan martabat Akom karena dia adalah salah satu kader potensial yang taat asas.

“Partai tidak mungkin mengorbankan Akom secara pribadi, pasti juga kita akan menjaga harkat dan martabatnya sebagai kader Golkar yang selama kita tahu sebagai kader yang taat asas,” kata Nurdin di Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Nurdin menegaskan digesernya posisi Akom bukan karena dirinya membuat kesalahan yang fatal saat bertugas sebagai Ketua DPR atau kader partai. Akan tetapi, sejauh ini DPP belum menentukan jabatan yang akan diberikan kepada Akom.

“Belum ada, tapi yang pasti bahwa pergantian ketua DPR tidak ada kaitannya dengan salah dan tidak salah,” tegasnya.

Ditambahkannya, DPP Partai Golkar telah menyampaikan amanat rapat pleno (21/11) kepada pimpinan fraksi partai agar mengkonsolidasikan seluruh kader yang duduk di DPR untuk mengamankan pengembalian Novanto sebagai Ketua DPR.

“Keputusan DPP tersebut ada dua hal, menginstruksikan kepada pimpinan fraksi untuk mensolidkan seluruh anggota fraksi memperjuangkan mengamankan keputusan DPP partai Golkar berkaitan dengan pergantian pimpinan DPR RI dari Ade Komaruddin ke Pak Setya Novanto,” tandasnya.

Di lokasi yang sama, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal rencana pergantian Ketua DPR dari Akom kepada Novanto. Selain itu, DPP juga telah menyurati pimpinan Fraksi Golkar untuk memperjuangkan misi pergantian itu.

“Ada beberapa surat yang sudah kita kirim kemarin yang pertama adalah kepada pimpinan fraksi yang intinya adalah memperjuangkan keputusan partai Golkar tanggal 21 November. Kedua kita sudah mengirim srat kepada pimpinan DPR RI secara kolektif, 5 surat sudah kita kirim,” ujar Idrus.

Di internal partai, kata Idrus, surat rencana pergantian jabatan juga telah disampaikan kepada Dewan Pembina, Kehormatan dan Pakar. Tujuannya, agar pertimbangan dan saran atas rencana DPP Partai.

“Kemudian ketiga kepada dewan-dewan, dewan pembina, kehormatan dan pakar dan juga pihak terkait. Ya mungkin belum menyampaikan ketika anda nanya, tapi prosesnya sudah kita jalankan,” pungkasnya.

Berikan Komentarmu