Polisi : Bikin Macet Jalan, Lokasi Sidang Ahok Sebaiknya Dipindah

0
267

Polda Metro Jaya menyarankan pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memindahkan lokasi sidang lanjutan perkara penistaan agama dengan terdakwa Ahok dari PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat.

Saran disampaikan karena faktor kapasitas, kenyamanan dan keamanan lokasi sidang.

Hingga kini, pihak polda masih menunggu keputusan pihak PN Jakut perihal lokasi sidang lanjutan perkara Ahok ini. ”

Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan pihak pengadilan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi.

Rencananya, sidang lanjutan perkara penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar pada Selasa, 20 Desember 2016.

Sidang lanjutan ini akan mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum.

Argo menerangkan, hasil evaluasi sidang perdana Ahok sebelumnya, bahwa lokasi sidang terbilang kurang representatif.

Sebab, ruang sidang, akses jalan hingga faktor ketertiban lalulintas dan keamanan di sekitar lokasi persidangan kurang mendukung.

“Karena itu, seyogyanya dari kami menyarankan lokasi sidang untuk dialihkan ke tempat lain. Tapi, sejauh ini belum tahu dimana,” ujarnya.

“Yang penting lokasi sidangnya di kantor pemerintah. Nanti tempatnya pihak pengadilan yang menentukan. Yang penting dari kami siap mengamankan jalannya persidangan,” sambungnya.

Ia menambahkan, selain keamanan terdakwa, jaksa dan majelis hakim, saran pemindahan lokasi persidangan juga karena banyaknya pengunjung sidang, termasuk pengunjuk rasa. “Pengunjung banyak yang datang, masa’ parkirannya di pinggir jalan, kan ganggu arus lalulintas,” tukasnya.

Sementara itu, humas PN Jakut, Hasoloan Sianturi hingga berita ini ditulis belum mengangkat telepon saat Tribun menghubungi guna mengkonfirmasi mengenai lokasi sidang lanjutan Ahok ini.

Dua hari lalu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan surat protes kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara lantaran proses sidang kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, seakan mendapat keistimewaan .

“Tidak ada satu pun warga negara, termasuk Ahok, yang bisa diistimewakan dalam menjalani proses persidangan,” kata anggota ACTA Habiburokhman, di PN Jakarta Utara.

Ia menjelaskan salah satu alasannya yakni majelis hakim tidak menanyakan kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah (BAS) penasihat hukum yang mendampingi Basuki dalam persidangan.

“Jangan sampai ada dugaan-dugaan, ada salah satu kuasa hukum yang tidak mempunyai kartu ataupun berprofesi sebagai yang lain. Salah satunya adik Ahok (Fifi), diduga dia itu seorang notaris, tetapi dia juga ternyata masuk penasehat hukum Ahok,” ujar Habiburokhman.

Keistimewaan kedua menurutnya, dalam nota keberatan yang dibaca, Ahok dianggap melakukan penistaan agama kembali karena menyebut surat Al Maidah ayat 51 dan dibiarkan majelis hakim.
“Ucapan Ahok tersebut patut diduga sebagai pengulangan tindak pidana penodaan agama yang melanggar Pasal 156a KUHP,” ujarnya.

Alasan lainnya, majelis hakim melakukan pembiaran terhadap pengunjung sidang (Ruhut Sitompul) yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak khas yang dipakai dalam kampanye Ahok-Djarot.

“Coraknya sama persis dengan baju kampanye pasangan nomor urut 2,” ujarnya.
Habiburokhman mengatakan pengadilan juga seolah memberikan keistimewaan kepada Ahok dengan memberikan ruang khusus.

“Kenapa istimewa? Karena dia ditempatkan tidak di tempat terdakwa-terdakwa lainnya. Di sini juga terjadi pembiaran, melainkan sebuah ruangan khusus,” katanya.

Humas PN Jakut Hasoloan sudah membantah sebelumnya. Beberapa hari lalu, ia mengatakan, tidak ada perlakuan istimewa dalam sidang tersebut. “Landasan kita UUD ’45, setiap orang dipandang sama. Perkara ini tidak ada istimewanya. Sama perkaranya siapapun, apapun perkaranya diperlakukan sama,” katanya.

Berikan Komentarmu