Benarkah SBY Disadap Oleh Intelijen Indonesia?

0
344

Isi dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden tahun 2013 itu membuat geger. Terungkap setidaknya sejak 2009, intelijen Australia sudah menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono.

Bukan hanya SBY dan istrinya, Australia juga menyadap telepon seluler kepunyaan pejabat Indonesia lainnya. Boediono (wakil presiden, Jusuf Kalla (mantan wakil presiden), Dino Patti Djalal (juru bicara presiden).

Lalu Andi Mallarangeng (juru bicara presiden), Hatta Rajasa (menteri sekretaris negara), Sri Mulyani Indrawati (menteri koordinator perekonomian), Widodo Adi Sucipto (menteri koordinator politik dan keamanan), Sofyan Djalil.

Pemerintah Indonesia marah besar. Presiden SBY langsung memanggil pulang duta besar RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. Pemerintah juga memutuskan semua kerja sama di bidang militer maupun ekonomi saat itu.

“Kalau ada yang bilang intelijen itu bisa lakukan apa saja, saya justru mempermasalahkan itu. Mengapa menyadap kawan bukan lawan? Oleh karena itu saya anggap masalah ini serius, bukan dari aspek hukum, saya kira hukum Indonesia dan hukum internasional tidak boleh menyadap pejabat negara lain,” kata Presiden SBY kala itu.

Setiap hari Kedubes Australia di Jakarta didatangi pendemo. Semuanya mengecam aksi arogan pemerintah Australia.

FPI salah satu massa yang beraksi di depan Kedubes Australia. Mereka melempari kantor itu dengan telur busuk.

Namun Australia bergeming. Perdana Menteri Tonny Abbot malah menyebut tak perlu ada permintaan maaf pada pemerintahan Indonesia.

“Indonesia memang adalah negara sahabat Australia. Saya juga ‘menyesal’ akan retaknya hubungan kedua negara ini. Akan tetapi, kenapa Australia harus meminta maaf ke Indonesia?” jelasnya.

Setelah berbulan-bulan tegang, akhirnya Presiden SBY dan PM Abbot menggelar pertemuan di Batam. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah soal penyadapan itu.

Perlahan hubungan Indonesia dan Australia kembali normal usai penyadapan yang bikin geger itu.

Kini kembali SBY jadi sorotan karena isu penyadapan. Dia angkat bicara saat namanya diseret dalam sidang penistaan agama yang melibatkan Basuki T Purnama ( Ahok) sebagai terdakwa. SBY keberatan dengan tuduhan tersebut.

SBY kaget jika memang yang dibicarakan Ahok dan pengacaranya memiliki transkrip percakapan antara SBY dan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Kubu Ahok menuding, SBY minta MUI mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap Ahok.

SBY menegaskan bahwa yang dilakukan soal penyadapan demi kepentingan politik itu tindakan ilegal. Sebab, sudah pasti penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Dia pun menyebut penyadapan ini artinya dilakukan demi kepentingan politik.

SBY menambahkan, penyadapan ilegal dengan kepentingan politik merupakan kejahatan serius. Dia merasa ironis, jika mantan presiden saja disadap secara ilegal.

“Saya mohon kepada negara mengusut siapa yang menyadap. Ada KPK, Polri, BIN dan BAIS TNI. Itu institusi negara yang punya kemampuan untuk menyadap,” kata SBY yang mengenakan kemeja batik berwarna biru.

“Kita mohon betul Pak Jokowi tolong berikan penjelasan. Dari siapa transkrip Ahok itu. Siapa yang menyadap?” lanjut SBY.

Menurut SBY hal ini penting dilakukan agar tak ada saling curiga atau pelanggaran hukum di Indonesia. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan.

Pihak Istana langsung mengklarifikasi pernyataan SBY. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa ada instruksi khusus untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam Indonesia tersebut. Dia mengatakan, semua pihak menghormati SBY sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Presiden.

“Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY) karena ini bagian penghormatan kepada presiden-presiden yang ada,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun isu soal penyadapan ini kembali bergulir. Jika dulu disadap Australia, kini benarkah SBY disadap di negerinya sendiri?

Berikan Komentarmu