Kapolri Jendral Tito Karnavian: Perwira Yang Tak Lapor Harta Dilarang Ikut Promosi Jabatan

0
298

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat Peraturan Kapolri (Perkap) tentang harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk menekan budaya korupsi di institusinya. Seluruh perwira Polri wajib menyerahkan laporan harta kekayaan secara berkesinambungan.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini tidak main-main. Dia menegaskan bagi para perwira pertama sampai perwira tinggi jika tidak menyerahkan LKHPN akan dikenai sanksi.

“Sekarang akan ada sanksinya. Yang tidak mengisi LHKPN tidak akan diizinkan sekolah dan tidak akan diperbolehkan mengikuti seleksi promosi jabatan,” tegasnya di Mabes Polri.

Menurut dia, selama ini anggota Polri yang wajib menyerahkan LHKPN adalah pemegang anggaran dan pejabat penyelenggara negara. Namun, dengan Perkap yang baru, seluruh perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi wajib melaporkan LHKPN.

“Pembelian barang mewah, mobil dan properti dengan harga mahal, dia harus jelaskan dari mana asal uangnya, mudah-mudahan kewajiban LHKPN bagi perwira ini bisa mengerem korupsi di Kepolisian. Data LHKPN nantinya disimpan di Inspektorat Polri,” ujarnya.

Dalam menggodok aturan LHKPN di internal Polri ini, pihaknya telah menggelar rapat bersama beberapa divisi Polri yakni Divisi Teknologi Informasi, Divisi Hukum dan Brimob.

Berikan Komentarmu