Soal Hak Angket KPK, Fahri Hamzah: Engga Usah Takut Dengan Hak Angket

0
142

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau semua pihak tak khawatir terhadap Hak Angket yang ditujukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak Angket, kata Fahri, justru untuk kebaikan KPK.

Fahri menjelaskan, Hak Angket dianggap hanya akan mengkritisi langkah KPK yang enggan membuka rekaman tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani yang menyebut mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR. Hak Angket, kata Fahri, akan menyelidiki hal lain yang bertujuan untuk kebaikan KPK.

“Hak Angket adalah angket tentang kebijakan dan penggunaan uang. Jadi bukan kasus pada dasarnya,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta.

Maka dari itu, Fahri mengklaim Hak Angket bukan melakukan intervensi terhadap KPK. Nantinya, tak hanya KPK yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Saya usulkan seluruh pejabat yang terlibat di dalam membuat UU KPK juga dihadirkan untuk mendapatkan pandangan tentang arah dan orientasi kita dalam menyusun kerangka angket itu sendiri,” kata Fahri.

Enam Fraksi menolak menekan persetujuan Hak Angket. Maka, lima fraksi berpeluang tak menunjuk anggotanya untuk masuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket e-KTP. Fahri meyakini lima fraksi nantinya akan menyetujui Hak Angket dan masuk ke dalam Pansus sehingga Hak Angket akan berjalan.

Fraksi yang mendukung akan mengirim anggota untuk masuk ke dalam Pansus pada saat masa persidangan dibuka 18 Mei mendatang. Fahri lagi-lagi beralasan, seluruh fraksi akan menyetujui Hak Angket karena untuk kebaikan KPK. Enam Fraksi yang menolak di antaranya Fraksi Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN dan PPP.

“Ada waktu juga untuk Fraksi untuk bertemu dengan masyarakat, melihat dinamika dari masyarakat dan saya kira karena keputusan sudah kita ambil, itu kan tinggal mengisi, pengisian itu nantinya juga merupakan adalah hasil dari lobi-lobi partai yang ada,” ujarnya.

“Kita menemukan sesuatu yang baik bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Baik bagi rakyat, baik bagi KPK juga, baik bagi kita semua. Enggak usah takut lah soal begini-begini. Ini nih biasa di dalam bangsa demokrasi,” sambungnya.

Dalam rapat paripurna, Jumat (28/) lalu, Anggota Fraksi NasDem Taufiqulhadi selaku perwakilan pengusul menyampaikan sejumlah latar belakang pengusulan hak angket.

Taufiqulhadi mengatakan Hak Angket akan menyelidiki tata kelola anggaran, misalnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang kepatuhan KPK Tahun 2015 tercatat 7 indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk pula melakukan penyelidikan terhadap terjadinya kebocoran terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan surat cekal.

Berikan Komentarmu