Kasus Mapolda Sumut Jadi Bahan DPR Selesaikan Revisi UU Terorisme

0
116

Pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara diserang dua orang tak dikenal menjelang subuh, tepatnya pukul 03.00 WIB. Satu orang anggota polisi yang tengah berjaga, Aiptu M Sigalinging, tewas dengan luka tusukan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap mengatakan kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk segera menyelesaikan revisi undang-undang terorisme. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi untuk menekan potensi serangan terorisme.

“Tentu ini juga mendorong teman-teman di dewan untuk sesegera mungkin menuntaskan pembahasan UU Terorisme,” ujar Mulfachri di Widya Chandra, Jakarta.

Pembahasan revisi undang-undang terorisme memang masih menemui beberapa perbedaan pandangan di antara fraksi, terkait pasal-pasal yang akan dicantumkan dalam revisi tersebut. Salah satunya pelibatan TNI dalam operasi-operasi penangkalan terorisme.

“Ada beberapa perbedaan pandangan di antara fraksi terkait dengan pasal-pasal yang ada dalam revisi uu itu. Tapi saya kira beberapa kejadian belakangan ini seharusnya membuat teman-teman di parlemen bisa lebih memiliki comen sense untuk segera menyelesaikan itu,” jelasnya.

“Dalam revisi undang-undang itu ada beberapa klausul atau draft yang sensitif misalnya pelibatan TNI dalam operasi operasi penangkalan terorisme,” tambahnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum PAN tersebut menambahkan pelibatan TNI dalam operasi-operasi penanganan teror tentu diperlukan, namun harus dengan batasan yang disepakati. Selain itu, Dia juga yakin DPR dapat menyelesaikan pembahasan revisi undang-undang tersebut dengan pikiran tenang dan tidak saling curiga.

“Saya kira itu sesuatu yang bisa didiskusikan dengan pikiran tenang, lapang dada dan tidak saling curiga. Saya melihat bahwa sejauh yang bisa kita terima, pelibatan TNI dalam operasi operasi penanganan teror tentu diperlukan. Sebatas mana keterlibatan ini, itu yang harus segera dicarikan titik temunya,” pungkasnya.

Berikan Komentarmu