PAN Soal Ambang Batas Capres Mandek: Jangan Dikit-Dikit Ke Presiden

0
100

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak sepakat dengan usulan agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu (Revisi UU Pemilu) yang deadlock antara pemerintah dan DPR. Menurut Zulkifli, tak semua persoalan harus dibawa ke tangan Presiden.

“Jangan dikit-dikit Presiden dong, selesaikan saja, masa RUU Pemilu enggak begitu bisa diselesaikan sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikan yang lain?” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR berencana rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan presidential threshold. Sebab, sampai saat ini, tidak ada titik temu antara pemerintah dan partai-partai di DPR tentang ambang batas pencalonan presiden.

Zulkifli mengatakan, pembahasan Revisi UU Pemilu cukup dibahas antara Pansus dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah. Pembahasan RUU Pemilu deadlock dikarenakan sikap pemerintah yang bersikukuh menginginkan Presidential Threshold tetap berkisar pada 20-25 persen.

Sementara, beberapa fraksi, seperti Partai Demokrat ingin Presidential Threshold dihapuskan. Lainnya, ingin presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold. Terkait ini, Zulkifli yakin jalur musyawarah mufakat dapat ditempuh.

“Kan soal Presidential Threshold saja kan. Itu aja. Musyawarah mufakat mestinya bisa, asal jangan ego,” ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli enggan mengungkapkan sikap partainya terkait presidential threshold, apakah sepakat dengan keinginan pemerintah atau justru ingin ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

“Asal musyawarah mufakat kita ikut. Fleksibel,” ujarnya.

Keinginan pemerintah Presidential Threshold tetap 20-25 persen hanya didukung oleh tiga fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem. Sementara, usulan presidential threshold pada pembahasan RUU Pemilu terbagi dalam tiga opsi yakni 0 persen, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, dan sama dengan parliamentary threshold.

Jika tidak selesai dibahas di tingkat panitia khusus (pansus), maka isu tersebut akan divoting di rapat paripurna.

Berikan Komentarmu