Mendagri: PNS Berseberangan Dengan Pancasila Silahkan Mundur

0
146

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ‘ogah’ ikut campur dengan desakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta kadernya ditarik atau mundur dari Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menegaskan, masalah PAN hanya persoalan komitmen di koalisi partai pendukung pemerintah.

“Itu urusan PAN, bukan urusan PDIP. Yang membikin persoalan PAN bukan PDIP. Ini persoalan siapa yang komitmen dan siapa yang tidak,” kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, perombakan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki kader PAN yaitu Asman Abnur, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet, dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu,” tegasnya.

Andreas menilai, hubungan partai-partai pendukung pemerintah cukup solid mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kondisi itu terlihat dari satu suaranya koalisi partai pendukung pemerintah dalam isu krusial di Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Ada sekitar 6 partai pendukung yang satu sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem dan Hanura.

Sementara itu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat, berseberangan dan memilih abstain dan walkout dari rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut.

“Yang penting juga kita menghargai teman-teman, seperti Gerindra yang punya sikap yang jelas dalam proses itu,” ujarnya.

Yang menjadi sorotan adalah manuver PAN sebagai partai pendukung pemerintah. Andreas menilai manuver PAN menjadi urusan internal partai dan masyarakat sebagai penilai.

“Saya kira ini bukan persoalan PDIP. Ini sikap PAN. Buat PDIP kita berjalan di rel yang menjadi kesepakatan kita. Di luar itu bukan persoalan PDIP tapi persoalan dia dan masyarakat akan melMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai WNI harus mempunyai konsistensi sikap dengan negara. PNS juga harus mengimplementasikan ideologi negara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tinggal Ika.

“PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan, terhadap siapapun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara. Dalam tataran normatif seluruh Kepala Daerah harus membangun basis ideologi,” kata Tjahjo dalam siaran pers, Jakarta.

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar setiap Kepala Daerah atau PNS harus bisa menjaga jangan sampai adanya pemahaman lain selain pemahaman Pancasila.

“Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari pusat sampai daerah dan harus menjaga jangan sampai ada paham-paham lain atau ideologi lain yang ingin membenturkan dengan ideologi negara yang sudah final,” ujarnya.

Jika nantinya ada PNS yang tidak memahami ideologi selain Pancasila atau bersebrangan, dirinya menegaskan kepada PNS tersebut agar segera mengundurkan diri.

“Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” tegasnya.

“Sebagai bagian dari tugas PNS untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan. Secara terus menerus harus memberikan pemahaman terkait ideologi negara Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” sambung Tjahjo.

Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Tjahjo sudah menjadi final dan tidak dapat diubah. Keputusan yang ia lakukan itu juga berlaku mulai dari tingkatan RT sampai tingkatan pusat, yang di mana semua itu demi kemaslahatan bangsa Indonesia.

“Sudah final dan setiap pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan dari Pusat sampai RW-RT- keputusan apapun yang akan diambil harus implementasi dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang kesemuanya demi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya. ihat itu,” pungkasnya.

Berikan Komentarmu