Fahri Yakin Setnov Tak Ngotot Jadi Pembaca Teks Proklamasi Di Istana

0
124

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meyakini Ketua DPR Setya Novanto tidak akan ngotot untuk berkontribusi dalam agenda kenegaraan seperti memimpin sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus di Gedung Parlemen maupun membacakan teks proklamasi saat HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Istana Negara.

Hal ini menyikapi desakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Setnov tidak membacakan teks proklamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI pada 17 Agustus 2017. Setnov dianggap tidak layak membaca naskah proklamasi karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Pasti beliau (Setnov) juga mengerti soal ini. Dan setahu saya, Pak Nov itu bukan orang yg suka ngotot. Dalam soal-soal begini begitu dia ngerti rasa juga,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri mengungkapkan, pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk memutuskan soal siapa yang akan memimpin sidang tahunan MPR-DPR-DPD tersebut. Pasalnya, Setnov dijadwalkan akan memimpin agenda sidang mendengarkan pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Selain membahas pidato kenegaraan di DPR, rapat pimpinan juga akan membahas soal posisi Setnov dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus serta HUT DPR pada 29 Agustus mendatang.

“Karena itulah nanti dalam rapim ini dibahas dan saya yakin betul Pak Nov bukan orang yang suka ngotot soal-soal begini. Karena apapun kan itu sudah terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, kepemimpinan di DPR menggunakan konsep kolektif kolegial. Sehingga, kata Fahri, meskipun Setnov tidak memimpin sidang tahunan, pimpinan bisa mengambil alih tugas tersebut.

“Ya kalau dalam konsep kepemimpinan di DPR kan kolektif kolegial. Kami belum ada rapim soal itu. Tetapi yang jelas itu kepemimpinannya kolektif kolegial. Siapapun yg memimpin itu keputusan yang kita tetapkan di dalam rapim nanti,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Setnov yang tengah menjalani proses hukum kasus e-KTP.

“Tapi kita juga harus menghormati praduga tidak bersalah. Apalagi sedang melakukan praperadilan maka kita juga harus punya asumsi bahwa beliau kemungkinan tidak bersalah,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku belum mengetahui informasi mengenai penunjukan Setnov sebagai pembaca teks proklamasi saat upacara HUT Kemerdekaan di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang.

“Sampai hari ini keputusan apakah yang membacakan harus Ketua DPR dan lain sebagainya sampai hari ini kita belum terima pemberitahuannya,” tutupnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk membacakan teks proklamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI pada 17 Agustus 2017 di Istana Negara, Jakarta. Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan permintaan itu karena Setnov telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya tersangka korupsi proyek e-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari kemerdekaan ke-72 mendatang,” kata Emerson.

Menurutnya, Jokowi harus menutup ruang bagi koruptor berpartisipasi di agenda kenegaraan jika Indonesia ingin merdeka dari korupsi.

Sebagai gantinya, Emerson menyarankan Presiden Jokowi menunjuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk membacakan teks proklamasi. Selain tidak terlibat korupsi, penunjukan Zulkifli juga bagian dari rotasi pembacaan teks proklamasi.

Berikan Komentarmu