ICW Minta Jokowi Tak Tunjuk Setnov Baca Teks Proklamasi Saat HUT RI

0
122

Indonesia Corruption Wacth (ICW) meminta Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk membacakan teks proklamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI pada 17 Agustus 2017 di Istana Negara, Jakarta. Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan permintaan itu karena Setnov telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurutnya, Jokowi harus menutup ruang bagi koruptor berpartisipasi di agenda kenegaraan jika Indonesia ingin merdeka dari korupsi. Sebagai gantinya, Emerson menyarankan Presiden Jokowi menunjuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk membacakan teks proklamasi.

“Sebaiknya Pak Jokowi tunjuk Ketua MPR. Jadi bergilir, karena Setnov sudah tahun 2015 dan Irman Gusman (mantan Ketua DPD) sudah pada tahun 2016,” kata Emeroson.

Emerson beralasan, penolakan terhadap Setnov untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan demi menjaga citra Indonesia di mata dunia. Hal ini mengingat acara pembacaan teks proklamasi itu akan dihadiri oleh tamu dan perwakilan negara-negara sahabat.

“Yang diundang Jokowi tamu khusus dari luar negeri dan Duta Besar negara sahabat. Artinya citra Indonesia di mata Internasional akan buruk (jika Setya tetap membacakan teks proklamasi),” tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

Setnov disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dituduhkan menyalahgunakan kewenangan hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek tersebut.

Berikan Komentarmu