KPK Menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai Tersangka

0
215
Jumpa pers KPK terkait OTT terhadap Bupati dan Anggota DPRD Lampung Tengah di Jakarta, Kamis (15/2/2018).(HIDUPNKRI.com)
Jumpa pers KPK terkait OTT terhadap Bupati dan Anggota DPRD Lampung Tengah di Jakarta, Kamis (15/2/2018).(HIDUPNKRI.com)

JAKARTA, HIDUPNKRI.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memutuskan Bupati Lampung Tengah Mustafa menjadi tersangka perkara suap ke DPRD Lampung Tengah.

Mustafa sebelumnya diduga telah memberi arahan pada jajarannya buat memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

KPK Menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai Tersangka

“Hari ini, Jumat 16 Februari 2018, sehabis dilakukan pemeriksaan pada Kantor KPK, diputuskan masalah ditingkatkan ke penyidikan menggunakan tersangka MUS, Bupati Lampung Tengah periode 2015-2020,” istilah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui warta tertulis, Jumat (16/2/2018).

KPK, pada Kamis kemarin, membicarakan secara resmi output operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah dan tetapkan 3 orang tersangka.

Mereka merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, & Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima suap berdasarkan Taufik.

Suap tersebut buat memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar pada keliru satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan dipakai buat pembangunan proyek infrastruktur yg akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yg disetujui atau ditandatangani beserta menggunakan DPRD Kabupaten Lampung Tengah buat menggolkan pinjaman itu.

“Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebanyak Rp 1 miliar,” kata Laode pada jumpa pers di tempat kerja KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Laode, Mustafa menyetujui buat menyuap DPRD Rp 1 miliar. Ia jua memberikan arahan pada jajarannya untuk menyiapkan uang yg diminta.

“Diduga atas arahan bupati dana tadi diperoleh berdasarkan kontraktor sebanyak Rp 900 juta. Sementara Rp 100 juta lainnya buat menggenapkan jumlahnya dari menurut dana taktis,” ucap Laode.

Berikan Komentarmu